✉ repository@umpar.ac.idOpen Access Institutional Repository LoginCreate accountAdvanced search

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ABRASI DI KABUPATEN PINRANG

SAFITRI, 220360041 (2024) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ABRASI DI KABUPATEN PINRANG. Other thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE.

[thumbnail of sampul] Image (sampul)
Sampul_220360041_Safitri_Ilmu Hukum.pdf - Updated Version

Download (117kB)
[thumbnail of pendahuluan] Text (pendahuluan)
Pendahuluan_220360041_Safitri_Ilmu Hukum.pdf - Supplemental Material

Download (592kB)
[thumbnail of BAB ISI] Text (BAB ISI)
ISI_220360041_Safitri_Ilmu Hukum.pdf - Supplemental Material

Download (707kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
Lampiran_220360041_Safitri_Ilmu Hukum.pdf - Supplemental Material

Download (3MB)
[thumbnail of ARTIKEL] Text (ARTIKEL)
JURNAL SAFITRI.pdf - Supplemental Material

Download (604kB)

Abstract

ABSTRAK
Safitri (220 360 041), Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap
Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang (di Bimbing Oleh
Asram A.T Jadda dan Wahyu Rasyid) Penelitian ini berujuan untuk untuk mengetahui peran
pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan
lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang dan untuk mendapatkan alternatif solusi yang dapat
diberikan atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di kabupaten pinrang dengan menggunakan analisis
deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten
Pinrang belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan
lingkungan akibat abrasi karena dari sekian banyak bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan
masih dalam bentuk perencanaan yaitu sosialisasi pencegahan abrasi dan penanganan abrasi kepada
masyarakat, upaya relokasi, dan bantuan penanganan abrasi pantai berupa beton penahan atau
pemecah ombak agar meminimalisir terjadinya abrasi yang masih pada tahap observasi. Alternatif
solusi yang dapat diberikan atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang adalah
membangun struktur pelindung pantai, penanaman vegetasi mangrove sebagai pelindung abrasi
pantai, menyediakan lahan relinokasi untuk masyarakat, dan pemerintah daerah memberikan ganti
rugi bagi masyarakat terdampak.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pemerintah Daerah, Perlindungan Hukum, Abrasi
Subjects: Sosial dan Humaniora
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Rahmi R
Date Deposited: 21 Oct 2026 00:33
Last Modified: 21 Oct 2026 00:33
URI: https://repository.umpar.ac.id/id/eprint/890

Actions (login required)

View Item
View Item