✉ repository@umpar.ac.idOpen Access Institutional Repository LoginCreate accountAdvanced search

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KABUPATEN BARRU

NURUL HIDAYAH, 1219360069 (2024) ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KABUPATEN BARRU. Other thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE.

[thumbnail of SAMPUL]
Preview
Text (SAMPUL)
File sampul _ 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf - Cover Image

Download (248kB) | Preview
[thumbnail of PENDAHULUAN]
Preview
Text (PENDAHULUAN)
Pendahuluan _ 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf - Supplemental Material

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of BAB ISI]
Preview
Text (BAB ISI)
BAB (Isi) _ 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf - Supplemental Material

Download (962kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN]
Preview
Text (LAMPIRAN)
Lampiran _ 1219360069_Nurul hidayah_Ilmu Hukum..pdf - Supplemental Material

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of ARTIKEL]
Preview
Text (ARTIKEL)
Jurnal _ 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf - Published Version

Download (111kB) | Preview

Abstract

NURUL HIDAYAH (1219360069), Analisis Hukum Perlindungan Konsumen
Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru (dibimbing oleh
Dospem 1 dan Dospem 2)
Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan konsumen
terhadap makanan kadaluarsa dan sanksi hukum buat pemeran upaya
berkitarannya masakan kadaluarsa di Kabupaten Barru. imbas area dan
pengganti jalan keluar efek hukum buat pemeran upaya berdasarkan
revolusi masakan kadaluarsa di Kabupaten Barru. riset ini dilaksanhendak
di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan menjalankan
wawancara dan menelaah produk hukum terikat. riset ini ialah riset
kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Berdasarkan hasil tanya jawab dan penemuan terikat riset ini, sehingga hasil riset ini mengartikan kalau : (1).proteksi klien masakan
kadaluarsa sebagai biasa dijelaskan pada alasan 8 ayat (2) UU nomor. 8
Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen . berikutnya diterangkan
pada alasan 21 poin (2) UU nomor. 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan
dengan struktur perlindungannya memberikan nama ataupun data era
kadaluarsa pada buntelan. melainkan terdapatnya produk hukum struktur
perlidungan klien yang lain merupakan dengan terdapatnya pengawasan
yang dijalani oleh Badan Pengawas Obat serta masakan (BPOM) dalam
memperkirakan revolusi produk masakan yang tidak mencukupi
persyaratan kualitas, keamanan dan manfaat. (2). untuk pemeran upaya
yang menjual ataupun beredar makanana kadarluarsa akan dikenakan
penalti administratif pantas dengan alasan 16 UU No . 8 Tahun 1999, Sanski pula berbentuk ubah cedera pantas dengan alasan 19 UU nomor. 8
Tahun 1999 serta penalti pemidan aan pantas alasan 62 poin 1 Jo alasan 8
dan 9 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan pemakai Sub Pasal
143 Jo Pasal 99 UU No.18 Tahun 2012

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Hukum, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha
Subjects: Sosial dan Humaniora
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Maulidia d
Date Deposited: 15 Oct 2026 14:34
Last Modified: 15 Oct 2026 14:34
URI: https://repository.umpar.ac.id/id/eprint/583

Actions (login required)

View Item
View Item