✉ repository@umpar.ac.idOpen Access Institutional Repository LoginCreate accountAdvanced search

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN PINRANG

SITTI RAHMA HAERUDDIN, 217360034 (2021) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN PINRANG. Other thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE.

[thumbnail of SAMPUL] Image (SAMPUL)
217360034 Sitti Rahma Haeruddin-SAMPUL.pdf - Updated Version

Download (111kB)
[thumbnail of PENDAHULUAN] Text (PENDAHULUAN)
217360034 Sitti Rahma Haeruddin-PENGESAHAN.pdf - Supplemental Material

Download (969kB)
[thumbnail of BAB ISI] Text (BAB ISI)
217360034 Sitti Rahma Haeruddin-BAB ISI.pdf - Supplemental Material

Download (626kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
217360034 Sitti Rahma Haeruddin-LAMPIRAN.pdf - Supplemental Material

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
SITTI RAHMA HAERUDDIN (217360034), 2021, dengan judul “Tinjauan
Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di
Kabupaten Pinrang”. Pembimbing I Bapak Asram A.T Jadda, S.HI.,M.Hum dan
Pembimbing II Bapak Wahyu Rasyid, S.H.,M.H. Skripsi Program Studi Ilmu
Hukum, Konsentrasi Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan
izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan Penegakan hukum terhadap
pelanggaran izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten
Pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan
pendekatan normatif empiris. Data diperoleh dari hasil studi pustaka dan
wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan izin alih fungsi
lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Pinrang telah terlaksana sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana tidak semua
permohonan izin dikabulkan, pemberian izin harus sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang
menyebabkan pelaksanaan izin belum maksimal karena kurangnya sosialisasi
yang menyeluruh dan kurang tanggapnya masyarakat dalam mematuhi prosedur
perizinan. Penegakan hukum pelanggaran izin alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian di Kabupaten Pinrang juga telah terlaksana tetapi belum maksimal.
Pemberian sanksi yang diberikan ke masyarakat yang melanggar izin masih belum
tegas.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Alih fungsi lahan, Perizinan, Penegakan Hukum
Subjects: Sosial dan Humaniora
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Rahmi R
Date Deposited: 02 Nov 2026 01:27
Last Modified: 02 Nov 2026 01:27
URI: https://repository.umpar.ac.id/id/eprint/1324

Actions (login required)

View Item
View Item