PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BARRU

Muhammad Hasri, NIM:219360029 (2024) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BARRU. Other thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE.

[thumbnail of SAMPUL_219360029 _MUHAMMAD HASRI_HUKUM.pdf]
Preview
Image
SAMPUL_219360029 _MUHAMMAD HASRI_HUKUM.pdf - Cover Image

Download (107kB) | Preview
[thumbnail of PENDAHULUAN_219360029 _MUHAMMAD HASRI_HUKUM.pdf]
Preview
Text
PENDAHULUAN_219360029 _MUHAMMAD HASRI_HUKUM.pdf - Submitted Version

Download (779kB) | Preview
[thumbnail of BAB I -DAFTAR PUSTAKA_219360029 _MUHAMMAD HASRI_HUKUM.pdf]
Preview
Text
BAB I -DAFTAR PUSTAKA_219360029 _MUHAMMAD HASRI_HUKUM.pdf - Submitted Version

Download (618kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN_219360029 _MUHAMMAD HASRI_HUKUM.pdf]
Preview
Text
LAMPIRAN_219360029 _MUHAMMAD HASRI_HUKUM.pdf - Submitted Version

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of jurnal hasri.pdf]
Preview
Text
jurnal hasri.pdf - Submitted Version

Download (334kB) | Preview

Abstract

Muhammad Hasri (219360029), Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Barru (dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.Hi.,M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Barru dan untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di kabupaten Barru dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Temuan yang di peroleh dari penelitian ini yaitu Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Barru dilakukan dengan beberapa tahap, mulai dari verifikasi lapangan, pemberian teguran, penutupan pemasangan garis polisi dan pemeriksaan pelaku. Namun, penegakan hukum pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Barru disinyalir masih kurang tegas ataupun belum terlalu optimal sebab pada tahapannya masih sampe di tataran kepolisian dan tidak berlanjut pada tahapan hukum selanjutnya sehingga masih seringnya bermunculan tambang-tambang yang beroperasi tapi tak memiliki izin. Kendala Dalam proses penegakan hukum terrhadap pelaku pertambangan ilegal di Kabupaten Barru diantaranya seperti, otoritas dan wewenang dalam penentuan atau penggolongan tambang ilegal, pelaku tambang yang sembunyi-sembunyi, tertutupnya informasi tambang ilegal oleh beberapa masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pertambangan.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pertambangan Ilegal.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Sitti Hawa
Date Deposited: 04 Sep 2024 02:59
Last Modified: 04 Sep 2024 02:59
URI: https://repository.umpar.ac.id/id/eprint/930

Actions (login required)

View Item
View Item