TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (JASA PERHOTELAN) DI KOTA PAREPARE (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)

LAUPE (218 360 012). Penyusun mengangkat judul skripsi "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Jasa Perhotelan) di Kota Parepare Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" (Dibimbing oleh Wahyu Rasyid, S.H., M.H. dan Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum.). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare). Penelitian ini menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu, khususnya di sektor jasa perhotelan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak barang dan jasa perhotelan di Kota Parepare. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana penerapan Perda Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu (jasa perhotelan) di Kota Parepare dan (2) Apa saja tantangan yang dihadapi terhadap efektivitas kepatuhan pembayaran pajak jasa perhotelan di Kota Parepare. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yang mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan observasi langsung di lapangan, yakni melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian meliputi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dan hotel-hotel yang beroperasi di kota tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda tersebut telah berjalan dengan baik, dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak di sektor perhotelan, berkat sistem pembayaran pajak online yang menggunakan QRIS untuk meningkatkan kemudahan dan transparansi. Namun, tantangan seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran pajak, dan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 masih menjadi kendala dalam efektivitas kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian juga mencatat bahwa penyederhanaan pelaporan pajak masih menjadi tantangan, dengan wajib pajak harus melaporkan pajak bulanan dan tahunan yang dapat mencapai 36 kali setahun. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada. Solusi yang ditawarkan mencakup peningkatan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, penyederhanaan proses pelaporan pajak, serta pengembangan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak di Kota Parepare