ANALISIS HUKUM TERHADAP KELALAIAN PENDAFTARAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

REZA SAMSURI (220360052), Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Pendaftaran Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mendeskripsikan Analisis Hukum Terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang dengan informan yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup, pemilik usaha tambang dan masyarakat. Metodologi yang digunakan ialah normatif-empiris dengan Analisis data menggunakan analisis Deskriftif – Kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Bentuk sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu bentuk sanksi administratif mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin usaha dan bentuk sanksi perdata yang mencakup pembayaran ganti rugi untuk kerusakan yang ditimbulkan serta bentuk sanksi pidana bagi pelanggaran berat yang menyebabkan kerusakan lingkungan berupa denda atau hukuman penjara. Analisis hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan izin lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009 bahwa pelaku usaha ditetapkan melakukan kelalaian pendaftaran persetujuan lingkungan jika; pertama, perusahaan tambang pasir tidak melakukan pendaftaran, kedua, pengajuan pendaftaran tidak sesuai waktu; ketiga, ketidak sesuaian dokumen dan cacat prosedur, keempat, pengabaian persyaratan yang dibutuhkan, kelima, mengabaikan sanksi yang diberikan baik itu administrasi, perdata dan pidana