PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE

CHANDRA DINATA (217360057), Penyusun mengangkat judul skripsi “PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE” (dibimbing
oleh Asram A.T Jadda, S.HI.,M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Di Indonesia Pengelolaan Keuangan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Pasal 39 ayat (1) UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik disebutkan bahwa Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Permasalahan yang
dikaji dalam penelitian ini adalah partai politik dituntut untuk melakukan pembenahan secara fundamental yaitu membangun transparansi institusinya untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Partai politik dituntut untuk mengembangkan etika politik yang berdiri di atas nilai-nilai transparansi tak terkecuali bagi partai politik yang ada di Kota Parepare. Olehnya itu, Penyusun mengkat rumusan masalah, yakni Bagaimana penerapan prinsip
transparansi bagi Partai PDI Perjuangan yang menerima dana dari APBD Kota Parepare dan Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Partai PDI Perjuangan dari APBD Kota Parepare. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan yang dilakukan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada didalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Hasil peneitian ini mengambilkan kesimpulan bahwa Prinsip transparansi keuangan partai PDI�Perjuangan di Kota Parepare dapat dicapai dengan cara mewajibkan pengurus
partai membuka laporan keuangannya ke masyarakat luas baik di media cetak maupun di media elektronik. Perlu dipertegas juga mengenai sanksi bagi partai PDI-P dan seluruh partai yang ada, jika terlambat atau bahkan tidak membuat laporan keuangannya