ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KABUPATEN BARRU

NURUL HIDAYAH, NIM : 1219360069 (2024) ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KABUPATEN BARRU. Other thesis, Universitas Muhammadiyah Parepare.

[thumbnail of File sampul ; 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf] Text
File sampul ; 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (248kB)
[thumbnail of Pendahuluan ; 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf] Text
Pendahuluan ; 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of BAB (Isi) ; 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf] Text
BAB (Isi) ; 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (962kB)
[thumbnail of Lampiran ; 1219360069_Nurul hidayah_Ilmu Hukum..pdf] Text
Lampiran ; 1219360069_Nurul hidayah_Ilmu Hukum..pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Jurnal ; 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf] Text
Jurnal ; 1219360069_Nurul Hidayah_Ilmu Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (111kB)

Abstract

NURUL HIDAYAH (1219360069), Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru (dibimbing oleh Dospem 1 dan Dospem 2) Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa dan sanksi hukum buat pemeran upaya berkitarannya masakan kadaluarsa di Kabupaten Barru. imbas area dan pengganti jalan keluar efek hukum buat pemeran upaya berdasarkan revolusi masakan kadaluarsa di Kabupaten Barru. riset ini dilaksanhendak di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan menjalankan wawancara dan menelaah produk hukum terikat. riset ini ialah riset kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Berdasarkan hasil tanya jawab dan penemuan terikat riset ini, sehingga hasil riset ini mengartikan kalau : ).proteksi klien masakan kadaluarsa sebagai biasa dijelaskan pada lasan 8 ayat (2) UU nomor. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen . berikutnya diterangkan pada alasan 21 poin (2) UU nomor. 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan dengan struktur perlindungannya memberikan nama ataupun data era kadaluarsa pada buntelan. melainkan terdapatnya produk hukum struktur perlidungan klien yang lain merupakan dengan terdapatnya pengawasan yang dijalani oleh Badan Pengawas Obat serta masakan (BPOM) dalam memperkirakan revolusi produk masakan yang tidak mencukupi persyaratan kualitas, keamanan dan manfaat. (2). untuk pemeran upaya yang menjual ataupun beredar makanana kadarluarsa akan dikenakan penalti administratif pantas dengan alasan 16 UU No . 8 Tahun 1999, Sanski pula berbentuk ubah cedera pantas dengan alasan 19 UU nomor. 8 Tahun 1999 serta penalti pemidan aan pantas alasan 62 poin 1 Jo alasan 8 dan 9 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan pemakai Sub Pasal 143 Jo Pasal 99

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Hukum, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: pariman parid
Date Deposited: 18 Apr 2024 02:28
Last Modified: 18 Apr 2024 02:28
URI: https://repository.umpar.ac.id/id/eprint/358

Actions (login required)

View Item
View Item