PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ABRASI DI KABUPATEN PINRANG

Safitri (220366041), Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang (di Bimbing Oleh Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H) Penelitian ini berujuan untuk untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang dan untuk mendapatkan alternatif solusi yang dapat diberikan atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di kabupaten pinrang dengan menggunakan analisis deskriptif
kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi karena dari sekian banyak
bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan masih dalam bentuk perencanaan yaitu sosialisasi pencegahan abrasi dan penanganan abrasi kepada masyarakat, upaya relokasi, dan bantuan penanganan abrasi pantai berupa beton penahan atau
pemecah ombak agar meminimalisir terjadinya abrasi yang masih pada tahap observasi. Alternatif solusi yang dapat diberikan atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang adalah membangun struktur pelindung antai, penanaman vegetasi mangrove sebagai pelindung abrasi pantai, menyediakan lahan relinokasi untuk masyarakat, dan emerintah daerah memberikan ganti rugi bagi masyarakat terdampak.