TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM MENGATASI KREDIT MACET DI PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR KITA KABUPATEN SOPPENG

Sri Handayani (221 360 030), Peneliti mengangkat judul skripsi “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Mengenai Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” (dibimbing oleh Dr. Asram A.T. Jadda,
S.H.I.,M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H.) .Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui dan menganalisi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta memahami dan mengetahui Faktor-faktor apa yang
mempengaruhi evektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu
penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Selanjutnya peneliti memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan maupunwawancara sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.
Hasil penelitian ini menunjukna bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan Dalam Upaya meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum berjalan secara efektif.Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan meliputi faktor internal, eksternal, regulasi, dan budaya hukum. Faktor internal mencakup kapasitas sumber daya
manusia dan infrastruktur yang masih terbatas, seperti minimnya pelatihan aparatur dan kurangnya teknologi pendukung sistem pajak. Faktor eksternal
meliputi rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi pelaku usaha hiburan, kondisi ekonomi lokal, dan hambatan geografis yang menyulitkan pengawasan.